Kebijakan Kapitalistik, Air Mata Rakyat, HTI



Dakwah Media - The government has made its decision regarding the existance of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs, Wiranto, said the government will dismiss the organization. "The decision was made with a number of consideration for the sake of nation security and order," Wiranto said at a press conference in his office, Jakarta, Monday (May 8). (http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/05/08/opn0kn414-govt-dissolves-hizbut-tahrir-indonesia)

Catatan:

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lantang  melancarkan kampanye penerapan syariah Islam dengan memberdayakan kaum Muslim dengan argumen-argumen yang dapat digunakan untuk merespon problem Indonesia. Ini merupakan opini proaktif dalam mengemban ideologi Islam. Hasilnya, HTI mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk membela Islam dan mengungkap borok kebijakan kapitalistik dan liberalistik yang tidak adil.

Saat tekanan tanpa henti yang dialami umat Islam untuk menekan mereka untuk meninggalkan landasan  dan praktek Islam dan keyakinan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai liberal sekuler atau yang menentang kebijakan sekulerisasi Barat, khususnya AS di negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Lalu HTI hadir di acara-acara diskusi di televisi, wawancara di media masa cetak ataupun elektronik, mampu menjawab tantangan umat secara logis dan memuaskan.

HTI melancarkan kampanye untuk menantang kebohongan dan argumen-argumen palsu. terus melakukan demo terorganisir, hadir dalam diskusi-diskusi publik dan melakukan syiar dengan penjelasan yang rinci, juga memotong kebohongan rezim kapitalis dan menujukkan Khilafah sebagai suatu alternatif. HTI memenuhi panggilan Allah Swt, tampil ke tengah masyarakat melawan tuduhan-tuduhan dan agenda neo-imperialisme untuk mendiskriminasi Islam dan umat Islam. Hizbut Tahrir secara langsung melawan tuduhan-tuduhan dari negara-negara penjajah dalam menyudutkan Islam dan umat Islam.

HTI juga mengajak kaum muslim di Indonesia untuk menghentikan intervensi asing dalam urusan negeri mereka. Dan hari di mana kaum muslim Indonesia menginginkan hilangnya secara total pengaruh asing dan yang secara riil. HTI juga mengkritik orang-orang yang berpikir bahwa khilafah mungkin jalan buruk bagi Indonesia, ia benar-benar mengabaikan sejarah wilayah dunia muslim termasuk Indonesia, dimana di bawah Khilafah keadaan menjadi stabil dan memiliki sistem pemerintahan yang memiliki legitimasi di mata rakyatnya. Khilafah merupakan bagian integral dari Islam normatif, dan telah mendapat tempat yang mapan dalam hukum Islam klasik, dan bukan beberapa penyimpangan zaman modern. Khilafah ini bukanlah seperti apa yang kita lihat di Irak dan Suriah pada hari ini.

Pendekatan pemerintah akan membubarkan HTI akan menjadi lucu jika hal itu tidak terkesan begitu menyeramkan – karena mengambil tindakan keras atas pandangan politik dan ajaran agama yang sah yang diadopsi HTI. Alih-alih mengatasi akar penyebab krisis multidimensi dan ketimpangan ekonomi, pemerintah malah membuat keputusan yang tidak masuk akal, dengan mencoba mengalihkan perhatian semua orang dari kebijakan dalam negeri seperti bidang listrik, pengelolaan SDA, korupsi, dan seabrek masalah lainnya, dimana banyak penelitian menyatakannya kebijakan yang tidak adil sebagai kontributor kunci atas ketidakamanan dan keterpurukan nasional.

Kembali kepada problem kita di dunia Islam, rakyat berbicara tentang kesulitan yang terpaksa pergi menjadi tenaga kerja ke luar negeri agar dapat mencari kehidupan yang lebih baik. Rakyat pun sedang menyorot kejahatan politik rezim-rezim kapitalis yang memungkinkan kroni mereka menjadi orang kaya yang berasal  dari kekayaan rakyat sementara sebagian besar orang menderita dalam kesusahan. Rezim-rezim yang sama di dunia muslim membuat hidup menjadi sengsara bagi banyak orang karena mereka menerapkan sistem ekonomi, sosial dan politik yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dan bukan keadilan Islam dan sistem Islam Khilafah Rasyidah. Hizbut Tahrir Indonesia secara damai hadir menawarkan solusi praktis, jelas sekali bukan solusi pragmatis.

Oleh: Umar Syarifudin - Dir. Pusat kajian Data dan Analisis (PKDA)




0 Response to "Kebijakan Kapitalistik, Air Mata Rakyat, HTI"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Plis Like Fanpage Kami ya
close