Rezim Jokowi Menjadikan Negara Layaknya Korporasi dan Rakyat Sebagai Pasar



Dakwah Media - Aksi besar yang digelar oleh alumni 212 bertajuk penolakan terhadap PERPPU Ormas mendapat sindiran sinis dari Mendagri salah satu pentolan yang ikut menggolkan keluarnya Perppu No 2 Tahun 2017 tersebut.

"Kalau setiap hari demo, dikira polisi enak apa? Enggak ada uangnya, anggaran keamanan juga terbatas," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (28/7). 

Beginilah kondisi rezim Jokowi hari ini, Semua mereka nilai dengan uang. Rakyat hendak menyampaikan aspirasinya saja mereka keluhkan karena uang, rakyat sudah sangat banyak dibebani dengan pajak, segala subsidi dipotong masih saja mengeluh karena uang dalam melayani masyarakat.

Beberapa hari yang lalu Menko Darmin juga mengeluh karena uang, lebih parahnya lagi Darmin seakan mengeluh karena rakyat terus yang diuntungkan sedangkan pemerintah dirugikan, lagi-lagi karena uang.

“Tidak pernah rugi rakyat kalau PTKP dinaikan terus, yang rugi pemerintah,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Minggu (23/7/2017).





Selain itu Sri Mulyani juga menyindir masyarakat dengan sebutan bermental gratisan,

“Memang investasi di ketiga sektor itu sangat mahal. Dan hal itu sedang dirintis oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Padahal dengan besarnya biaya itu, tidak ada impian yang tercapai dengan gratis,” cetus Menkeu semalam di Jakarta, Rabu (26/7).

Bahkan Sri Mulyani menyorot, mental gratisan tersebut sudah sangat banyak dan sangat buruk bagi Indonesia. Sikap seperti itu sangat disayangkan oleh Sri Mulyani.

“Tapi ternyata di republik ini ada banyak yang memiliki mental itu, semua mau gratis,” cetus dia.


Semakin jelas rezim Jokowi ini menganggap rakyat adalah Customer dan negara adalah Korporasi. Pelayanan yang dilakukanpun harus dalam bingkai hitungan untung rugi. 

0 Response to "Rezim Jokowi Menjadikan Negara Layaknya Korporasi dan Rakyat Sebagai Pasar"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Plis Like Fanpage Kami ya
close