Komisioner Komnas HAM: Perppu Ormas Alat alat Rezim Berangus Suara Kritis



Dakwah Media -  Ketua Komnas HAM, Imaduddin Rahmat menduga bahwa Perppu No 2 tahun 2017 ( Perppu Ormas) akan dimanfaatkan rezim untuk membungkam suara kritis. Bahkan, bagi kelompok pro-demokrasi atau pro-HAM.

“Perpu ini menjadi aparatus (alat.red) kekuasaan bagi rezim otoriter untuk memberangus suara kritis terhadap pemerintah yang berkuasa. Termasuk kelompok kritis pro-demokrasi pro-HAM,” katanya dalam diskusi ‘Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah’ di Gedung GP Anshor Pusat, Jakarta pada Jumat (04/08).

Ia juga menilai bahwa dampak yang berbahaya bagi Perppu ini adalah kriminalisasi bagi anggota kelompok yang dianggap anti-Pancasila. Misalnya, jika ada anggota HTI yang dikriminalisasi.

“Saya kira kelompok Hizbut Tahrir nggak perlu dihukum meskipun dia berpikiran melawan Pancasila. Tapi mereka nggak pernah melakukan kekerasan. Bubarin cukuplah,” ujarnya.

“Dan hukumannya lumayan. Dari hukuman seumur hidup, hukuman 5 tahun sampai 20 tahun penjara,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Imdadun menegaskan bahwa sudah cukup jika HTI diawasi. Namun, ia tetap menghimbau agar tidak dihukum.

“Diawasi sudah cukup lah. Tapi kemudian sampai dihukum,” tandasnya. [kn]

0 Response to "Komisioner Komnas HAM: Perppu Ormas Alat alat Rezim Berangus Suara Kritis"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Plis Like Fanpage Kami ya
close