Selimut Khilafah di Kampus Negeri



Dakwah Media - Tak ada beda dengan organisasi lainnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga memiliki sayap di lingkungan kampus. Organisasi itu bernama Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebut organisasi itu bagian dari HTI.

Organisasi ekstra kampus itu dibentuk secara khusus untuk menjaring kader HTI dari kalangan mahasiswa. Gema Pembebasan dibentuk pada 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (UI).

CNNIndonesia.com menemui Ketua Umum PP Gema Pembebasan Ricky Fatammazaya di kompleks kantor HTI, Crown Palace, pada awal bulan ini. Ricky menceritakan awal mula dan tujuan didirikan Gema Pembebasan.

Ricky mengatakan, sesuai dengan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Gema Pembebasan ingin menjadikan Islam sebagai landasan pergerakan. Selain itu, kata Ricky, pihaknya ingin menegakkan hukum Islam secara menyeluruh.

“Jadikan ideologi Islam ini sebagai mainstream pergerakan. Bicara tentang ini harus kembali pada Islam,” kata dia.

Ricky juga merupakan anggota HTI, namun dia saat ini menolak disebut anggota lantaran organisasi yang mengusung Khilafah itu telah dibubarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dia kini berprofesi sebagai advokat.

Saat menerima CNNIndonesia.com, Ricky baru saja mengikuti sidang gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di MK. Dia menjadi bagian tim kuasa hukum HTI dalam menggugat aturan itu.

Ricky menyatakan, Gema Pembebasan sudah berada di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Menurutnya struktur organisasinya tersusun mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah untuk tingkat provinsi, pengurus daerah untuk tingkat kabupaten/kota dan pengurus komisariat untuk di setiap kampus.

Sarjana hukum itu mengatakan kekuatan Gema Pembebasan sudah merata di setiap wilayah hingga sejumlah kampus. Basis terkuatnya, sambung Ricky berada di perguruan-perguruan tinggi negeri.

“Hampir merata di perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Mayoritas perguruan tinggi negeri kita ada dan juga diikuti oleh kampus-kampus swasta pilihan, itu hampir ada GP (Gema Pembebasan),” tuturnya.

Ricky menyebut pihaknya menerapkan kaderisasi yang ketat dalam menjaring anggota. Dia mengaku tak menitikberatkan soal jumlah anggota baru.

Menurutnya, Gema Pembebasan merupakan organisasi mahasiswa yang idelogis, sehingga anggotanya harus benar-benar yang memahami Islam dan siap menjalankan syariatnya.

Ketatnya proses rekrutmen itu, lanjut Ricky dilakukan agar terlahir kader-kader ideologis yang militan dan konsisten dalam mempejuangkan serta menegakkan syariat Islam.

“Enggak sembarangan (masuk ke Gema Pembebasan). Kita enggak jual murah, benar-benar kita ini gerakan ideologis, bukan gerakan pragmatis,” tuturnya.

Gema Pembebasan membagi proses rekrutmen mereka dalam tiga tingkatan. Proses kaderisasi ini mereka namakan pelatihan pembebasan satu, pembebasan dua sampai pembebasan tiga untuk tingkatan yang lebih lanjut.

Selimut Khilafah di Kampus NegeriAktivis organisasi sayap HTI, Gema Pembebasan yang memprotes Perppu Ormas. (CNNIndonesia/Safir Makki) Bila ada kader yang ingin menduduki pengurus tingkat wilayah atau pusat, mereka harus mengikuti training pembebasan tiga.

“Jadi semua kampus yang ada di Indonesia ini baik negeri maupun swasta termasuk di perguruan tinggi ini kita masukin, kita kader, kita sampaikan diskusi. Dan tidak ada paksaan, mau ikut ayo, tidak ya silahkan,” tutur Ricky.

Sementara itu struktur organisasi, lanjut Ricky sama seperti organisasi pada umumnya.

Untuk pengurus pusat, strukturnya terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, bidang kaderisasi, bidang intelektual hingga bidang opini. Untuk periode kepengurusan sendiri dua tahun sekali.

Organisasi ini identik dengan warna oranye. Logo mereka berupa bola dunia dengan bendera yang identik degan Hizbut Tahrir. Ricky mengklaim kader Gema Pembebasan yang masih aktif hingga saat ini mencapai 60 ribu.

Untuk menjadi anggota Gema Pembebesan selepas mengikuti pelatihan mereka akan mengucapkan janji. Ricky tak mau ritual itu disebut sebagai sumpah.

Janji ini, kata dia, merupakan hal biasa seperti ketika seseorang masuk dalam suatu organisasi.

“Menjadi mahasiswa yang menjalankan Islam secara kaffah. Itu janji kita. Itu janji akidah kita, sebenarnya masuk organiasai hanya mengingatkan saja. Janji kita sama Allah sudah ada,” tuturnya.

Untuk di Jakarta sendiri, Gema Pembebasan ada di UI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah hingga Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Gema Pembebasan menjadi salah satu organisasi yang getol menyuarakan penolakan terhadap Perppu Ormas, yang diterbitkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Perppu Ormas itu dikeluarkan sebagai dasar pembubaran ormas yang dinilai anti-Pancasila.

‘Korban’ pertama aturan itu adalah HTI. Selang beberapa hari usai Perppu Ormas terbit, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mencabut status badan hukum HTI.

Ricky menilai Perppu Ormas ini merupakan bentuk kedikatotaran pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, kata Ricky, pemerintah tak membuka ruang untuk HTI membela diri di pengadilan. Nanti majelis hakim lah yang menentukan apakah HTI bubar atau tidak.

Selain itu, dia menyebut ada gejala paranoid pemerintah dalam menghadapi gempuran dakwah HTI tentang khilafah yang terus meluas.

“Sehingga kita mengatakan Perppu ini adalah hasil dari kediktatoran dan ketakutan. Jadi tidak ada dalam aspek hukumnya yang membenarkan Perppu ini keluar. Enggak ada,” kata Ricky.

Ricky mengatakan pihaknya telah mengonsolidasikan pengurus Gema Pembebasan sampai tingkat komisariat untuk menolak Perppu Ormas. Penolakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Jokowi.

Menurutnya di tingkat daerah Gema Pembebasan sudah melakukan aksi. Selain itu organisasi ekstra kampus ini juga aktif memanfaatkan media sosial, baik Twitter, Facebook hingga YouTube. Mereka menyampaikan alasan-alasan mengapa Perppu Ormas harus ditolak.

Ricky mengaku, pihaknya juga sudah mengajak sejumlah organisasi mahasiswa lainnya untuk bersama menolak Perppu Ormas. Dia menyebut tak menutup kemungkinan aturan yang diteken Jokowi bisa menyasar organisasi di luar HTI.

“Mahasiswa harus bersatu menolak Perppu ini, karena akan datang masa di mana kita ini jangankan untuk aksi, berpikir saja kita nanti sudah dikatakan pelaku kriminal, sebelum jatuh korban selanjutnya,” tuturnya. [cnn]

0 Response to "Selimut Khilafah di Kampus Negeri"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Plis Like Fanpage Kami ya
close